Pekanbaru (Berita) : Musyawarah Nasional (Munas) Ke-8 Partai Golkar yang berlangsung di Pekanbaru, Riau, disamping terfokus pada pemilihan ketua umumnya,partai berlambang pohon beringin mendukung sepenuhnya keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Partai Golkar komitmen dan konsisten mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas, adil tanpa pandang bulu dan tebang pilih serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip supremasi dan kepastian hukum demi terwujudnya dengan segera pemerintahan yang bersih dan efektif.
“Untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, keberadaan KPK yang kuat dan independen masih sangat diperlukan,” ujar Ketua Komisi C Bidang Pernyataan Politik, Hamzah Sangadji, membacakan hasil rumusan komisinya di hadapan seluruh peserta Munas, di Pekanbaru, Riau, Rabu,[07/10].
Disamping mendukung keberadaan KPK, Partai Golkar juga membuat terobosan dengan memperpanjang masa jabatan ketua umum Partai Golkar selama 6 bulan.
Dengan adanya perpanjangan selama 6 bulan ini,maka masa bakti pimpinan DPP Partai Golkar yang akan dihasilkan Munas Ke VIII tidak akan berakhir pada Oktober 2014 , melainkan pada April 2015 .
Fungsionaris Golkar, Firman Subagyo menjelaskan pertimbangan dan alasan memperpanjangan jabatan ketua umum Partai Golkar, karena waktu pelaksanaan Munas bersamaan dengan penyelenggaraan pemilihan presiden.
“Ada pertimbangan mendasar, mengapa diperpanjang. Munas Golkar selalu Oktober. Bila pilpres terjadi dua putaran, maka Munas bertabrakan dengan pilpres putaran kedua,”ujarnya. (aya)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar